Menguji Karen Agustiawan
PT Pertamina (Persero) akhirnya resmi berganti nakhoda. Kamis (5/2), duet Karen Agustiawan-Omar S. Anwar terpilih menggantikan Ari H. Soemarno-Iin Arifin Takhyan. Berbeda dari pucuk pimpinan Pertamina sebelumnya, duet kali ini boleh dibilang berwarna. Sang Dirut ahli di bidang hulu migas, wakilnya mumpuni di sektor finansial.Kombinasi dua profesional tersebut diharapkan bisa menciptakan sinergi positif, sehingga sukses membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia (world class company).Berhasilkah? Susah menjawabnya. Berdasar pengalaman sebelumnya, tampilnya seorang profesional sebagai eksekutif puncak di Pertamina bukan jaminan semua berjalan sesuai rencana.Hal itu terlihat pada perjalanan bisnis perusahaan yang didirikan pada 1968 tersebut dalam sembilan tahun terakhir. Tercatat ada empat profesional yang silih berganti memimpin Pertamina. Jika dirata-rata, berarti masa jabatan Dirut hanya dua tahun lebih sedikit. Dan semua lengser dengan meninggalkan masalah, malah tak sedikit yang tersangkut kasus hukum.Mulai Baihaki Hakim yang mantan Dirut Caltex (sekarang Chevron) periode 2000 yang kemudian digantikan Ariffi Nawawi pada September 2003. Kala itu, Baihaki sempat tersandung kasus penjualan tanker. Kasus yang sama menjerat Ariffi Nawawi yang melepaskan jabatannya pada Widya Purnama (mantan Dirut Indosat) medio Agustus 2004.Widya Purnama pun tak bertahan lama. Dia menyerahkan kursi licinnya kepada Ari H. Soemarno pada Maret 2006. Kala itu sedang panas-panasnya negosiasi Blok Cepu dengan ExxonMobil. Selang beberapa hari setelah Ari dilantik, perjanjian Blok Cepu diteken dan diserahkan ke Exxon. Kakak mantan Menperindag Rini Soemarno itu juga terbukti tak awet. Di tengah sorotan kelangkaan BBM, elpiji, serta terbakarnya depot Plumpang, Ari harus menyerahkan komando kepada Karen.Seperti sebelumnya, pergantian orang nomor satu di BUMN terbesar di tanah air tersebut selalu mendapat sorotan luar biasa dari banyak kalangan. Maklum, perusahaan yang tahun lalu membukukan laba Rp 30 triliun itu identik dengan lahan ''basah''. Itu sesuai dengan core business-nya yang memang kerap berbasah-basah terkena cipratan minyak.Karena ''basah'' itulah banyak pihak yang selalu ingin menguasai dan mengendalikannya. Menguasai berarti bisa ikut kecipratan rezeki dari Pertamina. Bagi pemburu rente ekonomi, hal itu tentu menguntungkan. Apalagi, momennya pas dengan segera diselenggarakannya pemilu. Banyak kepentingan tentu bermain di sini.Dengan menempatkan orang di Pertamina, berarti memperoleh jaminan pasokan dana secara gradual dalam jumlah besar. Atau, setidaknya bisa mendapatkan proyek bernilai signifikan. Tapi, mudah-mudahan dugaan ini tidak benar. Kalau benar, berarti Pertamina tetap menjadi sapi perahan seperti pada masa silam. Kerja keras semua pihak untuk melunturkan budaya KKN di Pertamina tentu akan sia-sia.Nah, di sini Dirut baru punya tugas berat untuk membuktikan semua tudingan tersebut tidak benar. Buktikan bahwa Pertamina sudah bukan lagi jadi sarang korupsi dan objek kepentingan penguasa. Reformasi serta transparansi yang telah dirintis pejabat sebelumnya harus dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Rencana menjadikan Pertamina sebagai perusahaan terbuka yang tidak tercatat di bursa (non-listed public company) juga harus terus berjalan. Dengan begitu, cita-cita menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia bisa menjadi kenyataan.